Oleh: Achmad Romadin, S.Pd., M.Pd
Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Mesin UNM
Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini menjadi topik hangat dalam dunia pendidikan, termasuk di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dengan berbagai platform yang menawarkan kemudahan dalam menyusun materi, menganalisis data siswa, hingga menyederhanakan tugas administratif, AI hadir sebagai terobosan penting. Namun, di balik semua kemudahan itu, muncul dilema serius yang tidak bisa diabaikan, terutama dalam konteks pendidikan vokasi yang menuntut keseimbangan antara keterampilan praktis, karakter, dan etika profesional.
Di satu sisi, AI menawarkan efisiensi luar biasa. Guru-guru SMK yang terbiasa berjibaku dengan berbagai tugas teknis kini dapat dibantu oleh AI dalam membuat soal, merancang modul pembelajaran, hingga memberikan evaluasi otomatis. Pelatihan yang kami lakukan di SMKN 8 Pinrang baru-baru ini menunjukkan antusiasme guru dalam mengeksplorasi platform seperti ChatGPT, Canva AI, dan Quillbot. Mereka merasakan sendiri bagaimana AI dapat membantu menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik dan relevan dengan dunia industri.
Namun di sisi lain, penggunaan AI juga menimbulkan tantangan besar. Salah satunya adalah ketergantungan. Ketika guru atau siswa terlalu bergantung pada AI dalam menyusun jawaban, laporan praktik, atau bahkan membuat presentasi proyek kejuruan, maka proses berpikir kritis dan keterampilan otentik bisa tereduksi. Hal ini sangat bertentangan dengan filosofi pendidikan vokasi yang menekankan praktik nyata, keterampilan tangan, dan pemecahan masalah lapangan.
Selain itu, aspek etika juga menjadi pertimbangan penting. AI mampu menghasilkan teks yang sangat meyakinkan, namun siapa yang menjamin orisinalitasnya? Bagaimana sekolah menjamin bahwa laporan tugas praktik bukan hasil tempelan dari chatbot? Dalam konteks SMK, di mana lulusan akan langsung berhadapan dengan dunia kerja, kejujuran akademik adalah nilai fundamental yang tidak bisa ditawar.
Dilema lainnya muncul dari kesenjangan akses. Tidak semua guru dan siswa SMK memiliki perangkat atau koneksi internet yang stabil untuk mengakses AI. Akibatnya, muncul potensi ketimpangan baru: siswa dan guru di kota besar yang melek digital akan semakin maju, sementara mereka yang berada di pinggiran akan tertinggal lebih jauh. Ini menimbulkan pertanyaan: apakah AI akan mempercepat pemerataan pendidikan, atau justru memperlebar jurang ketidaksetaraan?
Penting untuk dipahami bahwa AI adalah alat, bukan tujuan. Ia bisa menjadi penguat luar biasa dalam pembelajaran jika digunakan secara bijak, tetapi juga bisa menjadi bumerang jika dimanfaatkan tanpa pemahaman kritis. Di SMK, di mana proses pendidikan menekankan keterampilan kerja yang konkret, AI seharusnya dijadikan pelengkap, bukan pengganti kreativitas dan pengalaman belajar langsung.
Untuk itu, peran guru sangat vital dalam membimbing pemanfaatan AI. Guru perlu dibekali tidak hanya kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman etis dan pedagogis yang memadai. Kurikulum SMK pun perlu mulai menyisipkan literasi AI sebagai bagian dari kompetensi dasar, agar siswa dapat memahami manfaat dan risiko teknologi ini sejak dini.
Dunia pendidikan kejuruan berada di persimpangan penting. Jika dikelola dengan cermat, AI bisa menjadi sahabat baru yang memperkaya proses belajar-mengajar. Namun tanpa regulasi, pelatihan, dan pengawasan yang baik, AI bisa menjebak pendidikan dalam kemudahan semu yang mengorbankan kualitas jangka panjang.
Kini saatnya kita berpikir ulang: bukan soal apakah AI boleh digunakan di SMK, tetapi bagaimana kita mendidik guru dan siswa agar mampu memanfaatkannya secara bijak, bertanggung jawab, dan tetap berpegang pada nilai-nilai kejujuran, kemandirian, dan kerja keras—nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi dunia kejuruan.
