KATA.NEWS, MAKASSAR – Hak angket penyelamatan aset di Kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) Jalan Metro Tanjung Makassar dipastikan akan terus bergulir dan berlanjut.
Penyampaian tersebut ditegaskan langsung legislator dari fraksi Partai Golkar, Kadir Halid saat ditemui usai rapat paripurna DPRD Sulsel yang digelar di komplek perkantoran Dinas Bina Marga dan Konstruksi Sulse, Senin (8/9/2025).
Kadir mengatakan, hak angket CPI tetap dilanjut. Dibahas setelah DPRD Sulsel menyelesaikan APBD Perubahan 2025 dan APBD Pokok 2026.
Hal itu sesuai hasil rapat konsultasi dengan Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi.
“Ibu ketua menyampaikan soal hak angket CPI akan dilanjut setelah hasil pembahasan anggaran selesai,” urainya.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel itu tak menampik fokus legislator saat ini menuntaskam APBD Perubahan 2025 karena terburu waktu.
“Intinya, hak angket tetap dilanjut. Ini hanya persoalan waktu saja,” terang politisi Golkar itu.
Kadir menargetkan, antara bulan November atau Desember, hak angket CPI dibahas di tingkat badan musyawarah untuk dibawa ke rapat paripurna DPRD Sulsel.
Ditanya soal sikap Fraksi Golkar, Kadir memastikan pihaknya tetap mendorong hal ini hingga tuntas.
“Fraksi Golkar tetap ful mendorong hak angket, ini sudah perintah Pak Ketua DPD 1 Taufan Pawe,” tuturnya.
Hak angket digulirkan karena PT Yasmin Bumi Asri selaku pengembang CPI belum menyerahkan aset Pemprov Sulsel seluas 12,11 hektare sesuai perjanjian kerja sama.
Adapun tiga fraksi DPRD Sulsel yang belum menyetujui hak angket CPI yaitu Fraksi Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan Gerindra.
Diketahui, Aset Pemprov Sulsel di kawasan CPI mencapai Rp2,4 triliun lebih. (*)
